BBC MEDAN – Ketua Organisasi Masyarakat KB FKPPI Kecamatan Medan Deli “Dady Judistira Mengecam sikap Lurah Mabar “Yayuk Kurniati SH yang diduga sengaja menutup mata terkait adanya bangunan tak berizin di wilayahnya, dugaan menerima upeti pun mencuat dikalangan masyarakat. Medan, 02/07/2026.
Pasalnya sudah adanya konfirmasi dari pihak media dan banyak juga pemberitaan dari media terkait bangunan yang diduga tidak memiliki izin PBG diwilayahnya Lurah Mabar “Yayuk Kurniati SH seperti tidak menggubris dan diduga menganggap berita yang ada di media sosial hanya angin lalu yang tidak penting bagi Lurah Mabar tersebut.
Menanggapi sikap Lurah Mabar tersebut Ketua organisasi masyarakat KB FKPPI “Dady Judistira memberikan komentarnya kepada pihak media terkait bangunan yang diduga tidak berizin di wilayah Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli
” Beliau berpendapat bahwa banyaknya pemberitaan yang terjadi terkait izin bangunan yang diduga sengaja dibiarkan oleh Lurah Mabar tersebut sangat merugikan, hal ini memicu kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dan sektor retribusi, melanggar tata ruang sehingga bisa berpotensi menyebabkan banjir serta mengancam keselamatan penghuni warga sekitar pungkasnya.
Beliau juga menambahkan bila pihak dari Kelurahan khususnya Lurah Mabar “Yayuk Kurniati SH tidak merespon terkait pemberitaan yang ada, kami Organisasi Masyarakat KB FKPPI Kecamatan Medan Deli akan menggelar aksi di Kantor Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Mabar, Untuk menuntut pihak pemerintahan setempat melakukan pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang diduga tidak berizin agar tidak melanjutkan proses pengerjaan sebelum PBG diterbitkan, ucap Ketua Organisasi Masyarakat KB FKPPI “Dady Judistira kepada awak media.
Terkait hal ini kami masyarakat meminta sekali lagi kepada Walikota Medan “Rico Bayu Waas untuk mencopot Lurah Mabar dari jabatannya yang dinilai tidak mampu menangani permasalahan yang ada diwilayahnya, dan juga adanya dugaan praktik Suap menyuap kepada dirinya sehingga Lurah Mabar tersebut diduga sengaja membiarkan bangunan yang diduga tak berizin beroperasi diwilayahnya. (Red)
